Save Prambanan

Home » Tanggapan Publik » Daerah Punya Wewenang dalam Pengaturan Pelestarian Kawasan

Daerah Punya Wewenang dalam Pengaturan Pelestarian Kawasan

Categories

Tanggapan Daud Aris Tanudirjo (pendidik Jurusan Arkeologi FIB UGM, Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta)

Walaupun Prambanan menjadi Kawasan Strategi Nasional, tetapi kewenangan daerah tidak lantas hilang. Perizinan akan tetap melalui peran pemerintah daerah. Sementara, pemerintah pusat akan berwenang dalam pengaturan tata ruangnya. Dalam hal ini, instansi yang berada di daerah tetap punya wewenang dan hak untuk mengambil keputusan. Jadi, peran instansi seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta penting untuk bisa turut dalam proses pengambilan keputusan karena kewenangan pelestarian di tingkat daerah ada di lembaga ini. Dari segi kebijakan bisa jadi BPCB Yogyakarta tidak berhak memutuskan, tetapi terlibat dalam proses, dan harus dimintai pendapat. Sistem pengambilan keputusan ini harus dilihat secara organik, alih-alih mendudukkannya sebagai sarana/perangkat yang mati (inorganik). Selain itu, ada lembaga Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta yang masih punya ruang untuk berperan dalam menanggapi kasus ini. Sebagai anggota DP2WB, kami akan berusaha untuk ikut mempertahankan kelestarian (kawasan) Prambanan.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: