Save Prambanan

Home » Tanggapan Publik

Category Archives: Tanggapan Publik

BUMN Tak Tepat Kelola Prambanan

Tanggapan Ari Dwipayana (pendidik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM Yogyakarta)

Baru selesai diskusi “Kajian Rencana Pendirian Hotel di Candi Prambanan” (20/04) yang diselenggarakan Yayasan Tat Twam Asi Nusantara. Pengantar diskusi diberikan oleh Dr. Daud Aris T. dari Arkeologi UGM dan Pande Made Kutanegara dari Antropologi UGM. Diskusi dhadiri tokoh umat Hindu. Isu utama adalah kritik atas pengelolaan & pemanfaatan Candi, dikelola PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (PT TWC); Badan Usaha Milik Negara (BUMN yang berorientasi profit). Dampaknya, fungsi edukasi dan pelestarian di Taman Wisata Candi Prambanan pun hilang. Padahal, Candi Prambanan adalah warisan budaya dunia yang mengemban fungsi edukasi dan pelestarian. Apakah hotel pilihan tepat? Masih ada banyak alternatif lain. (more…)

Advertisements

The Risk is Losing World Heritage Site Status

Tanggapan Frances Bowden Affandy (pendidik Institut Teknologi Bandung, Bandung Heritage Society)

There should be a moratorium while we check the World Heritage zoning agreement signed by the Minister of Tourism when the site was gazetted. “New national laws” do not trump an international agreement made w UNESCO or there is the risk of losing World Heritage Site (WHS) status.

Menolak Konspirasi Monster Kapitalisme dan Siluman Birokrasi Budaya di Kawasan Pusaka Dunia Prambanan

Tanggapan Agustinus Wahyono / Gus Noy (Anggota IAI cabang Balikpapan dan Alumni Arsitektur Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

Meski tulisan ini mbeling, saya tetap serius mencintai pusaka leluhur Indonesia. Apalagi ketika hari Sabtu, 06/04/2013, inbox FB saya mendapat undangan dari Badan Pelestari Pusaka Indonesia (BPPI). Dalam pesannya tertulis :

Pelestarian Pusaka

Undangan Dukung Petisi “Tolak Rencana Pembangunan Hotel Konvensi di Kawasan Pusaka Dunia Prambanan” #SavePrambanan

https://www.change.org/petitions/tolak-rencana-pembangunan-hotel-konvensi-di-kawasan-pusaka-dunia-prambanan?share_id=AhEtoVxOyj&utm_campaign=friend_inviter_chat&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=permissions_dialog_false

Dengan tanpa menunggu instruksi dari para pakar budaya atau siapa pun mereka, saya, secara pribadi, MENDUKUNG PETISI untuk MENOLAK rencana pembangunan Hotel Konvensi di kawasan pusaka dunia Prambanan.

Adapun ALASAN saya adalah sebagai berikut : (more…)

Mimpi Pusat Informasi Prambanan

Tanggapan Kayato Hardani (Arkeolog)

(Saya) bermimpi dibangun sebuah Pusat Informasi Prambanan (PIP) yang menjadi diorama peradaban pusat Mataram Kuna abad 8-10 Masehi. PIP adalah sebuah museum dan perpustakaan kelas internasional yang berdiri di sekitar Candi Prambanan dengan penempatan koleksi-koleksi balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah dan Yogyakarta. PIP menjadi pusat informasi yang menyatu bahwa di lokasi itu merupakan bentang budaya yang luar biasa yang layak diinformasikan, sehingga orang yang berkunjung ke Prambanan tidak hanya mengetahui Siwagraha saja, tapi juga keseluruhan kekunaan (kawasan) dari utara hingga selatan.

#kok malah mbangun hotel?

Konservasi, Kenapa Tidak?

Tanggapan Enggar Sih Marwati (Jurnalis)
Kebetulan kemarin saya baru saja baca Kompas. Ada kemungkinan Candi Prambanan adalah pusat kerajaan Mataram Kuno. Mengapa sih harus malah dibangun hotel konvensi, bukan konservasi. (Orang) yang akan menikmati (hotel) juga mereka yg berduit. Jika dikonservasi dan terus digali dan ada anggaran untuk penelitian untuk menemukan situs-situs lain kan asik tuh buat wista yang di kemas dalam konsep “JOURNEY TO THE PAST”. Kalau mau bangun penginapan, bangun home stay saja, seperti di Ubud. Jadikan (Prambanan sebagai) kawasan tempat orang berkomtemplasi, sehingga perjalanan di kawasan Prambanan dan Borobudur menjadi juga journey to back to the ancient wisdom. Susah memang kalau negara dipimpin oleh pemimpin yang gak pandai bersyukur.

IAAI Kurang Gencar Lakukan Advokasi untuk Lindungi Situs Arkeologi

Tanggapan Timbul Manurung (praktisi urban design)

Prof. Mundardjito (Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia) mengutip Majalah Tempo April 2013, “Kita Butuh Gerakan Publik Untuk Arkeologi”… beliau menganggap Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) kurang gencar melakukan advokasi untuk melindungi situs-situs arkeologi yang terancam penjarahan ataupun perusakan. Beliau adalah sosok yang ditinggalkan para arkeolog lain di Indonesia untuk menentang keras pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM), Trowulan saat itu. Beruntung pada saat itu ada Prof. Inajati Adrisijanti (guru besar Arkeologi Universitas Gadjah Mada) bersama para mahasiswanya yang menentang pembangunan PIM, walaupun saat itu sudah ada Masterplan tentang PIM. (more…)

Pengelola Prambanan Harus Paham Archaeological Resource Management

Tanggapan Gunadi Kasnowihardjo (Arkeolog, Peneliti Balai Arkeologi Yogyakarta)

PT Taman Wisata Candi makin tidak memahami makna pelestarian cagar budaya, supaya tidak “salah kaprah” terus, perlu “dibancaki dan diganti nomenklaturnya” menjadi PT. Taman Purbakala, sehingga akan selalu memperhatikan kepurbakalaannya daripada kepariwisataannya.

Bersama Prof. Otti (Mundardjito) di Borobudur dan Prof. Timbul Haryono di kompl. Prambanan saya wkt awal rencana pembangunan “taman purbakala” ikut jadi “tenlok” (tenaga lokal) meneliti di dua kawasan yg skrg menjadi kawasan PT. Taman Wisata tsb. Titel PT sy kira tdk menjadi masalah krn pengelola hrs profesional utk dpt mensejahterakan semua pihak. Yang penting mereka mau dan harus mendengar masukan-masukan dari para ahlinya dan yang lebih penting lagi Pemerintah harus menempatkan ahli-ahli Archaeological Resource Management dalam jajaran direksi PT tersebut. (more…)

Jaga dan Lestarikan Prambanan sebagai Warisan Dunia

Tanggapan Mamang Firmansyah (Arsitek)

Kita semua tidak punya hak, atas nama pemerintah, atau apa saja untuk semena-mena memperlakukan Prambanan selagi diberikan kuasa. (Penguasa) seharusnya berlaku amanah karena diberi kuasa. Prambanan adalah milik semua umat didunia, baik secara spiritual maupun fisikal dengan adanya pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia. (Siapapun) mereka yang sedang berkuasa tidak berhak memperlakukan warisan dunia sesuai pertimbangan aspek dan kepentingan tertentu. Seluruh umat berhak untuk dimintakan pendapat.
(more…)

Daerah Punya Wewenang dalam Pengaturan Pelestarian Kawasan

Tanggapan Daud Aris Tanudirjo (pendidik Jurusan Arkeologi FIB UGM, Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta)

Walaupun Prambanan menjadi Kawasan Strategi Nasional, tetapi kewenangan daerah tidak lantas hilang. Perizinan akan tetap melalui peran pemerintah daerah. Sementara, pemerintah pusat akan berwenang dalam pengaturan tata ruangnya. Dalam hal ini, instansi yang berada di daerah tetap punya wewenang dan hak untuk mengambil keputusan. Jadi, peran instansi seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta penting untuk bisa turut dalam proses pengambilan keputusan karena kewenangan pelestarian di tingkat daerah ada di lembaga ini. Dari segi kebijakan bisa jadi BPCB Yogyakarta tidak berhak memutuskan, tetapi terlibat dalam proses, dan harus dimintai pendapat. Sistem pengambilan keputusan ini harus dilihat secara organik, alih-alih mendudukkannya sebagai sarana/perangkat yang mati (inorganik). Selain itu, ada lembaga Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta yang masih punya ruang untuk berperan dalam menanggapi kasus ini. Sebagai anggota DP2WB, kami akan berusaha untuk ikut mempertahankan kelestarian (kawasan) Prambanan.

Moratorium Pembangunan Fisik di Prambanan Harus Ditaati

Tanggapan Amiluhur Soeroso (pendidik, pakar bidang ekonomi lingkungan, Dewan Pakar Badan Pelestarian Pusaka Indonesia)

Dalam pertemuan bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Yogyakarta pada awal Maret 2013, seluruh rencana pembangunan fisik di wilayah yang akan dijadikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) akan dimoratorium. Prambanan termasuk dalam salah satu wilayah berlabel KSN. Jadi, tidak boleh ada perencanaan pembangunan fisik di kawasan tersebut, termasuk rencana pembangunan Pasar Prambanan sebagai gedung berlantai 6 yang akan dikerjakan oleh Ditjen Cipta Karya dan Pemerintah Kabupaten Sleman. Selain itu, usaha yang tidak sejalan dengan fungsi peruntukannya, seperti yang diatur dalam Keppres dan sudah terlanjur berjalan, makan akan ditunggu hingga habis masa berlakunya. Akan dilakukan peninjauan ulang sebelum izin usaha itu dapat diberlakukan kembali. Tim dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan berada di garda depan dalam upaya pelestarian kawasan pusaka Prambanan.